![\"\"](\"http:\/\/fredylimantaralawyer.id\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Untitled-1-1024x325.jpg\")
<\/p>\n<\/p>\n
<\/p>\n
Awi seorang pengusaha penyewaan kapal tongkang mengadakan perjanjian sewa menyewa kepada Tony dengan nilai Rp. 1,1 milyar perbulan. Tony membayar uang sewa sebesar Rp.100 juta dan ingin mempergunakan kapal tongkang milik Awi, namun tidak diperbolehkan karena belum membayar sewa secara penuh sesuai perjanjian.<\/span><\/strong><\/p>\n Tony melaporkan Awi ke Kepolisian, dan Awi pun ditetapkan sebagai Tersangka penipuan karena tidak menyerahkan kapal tongkang yang disewa oleh Tony.<\/span><\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n Praperadilan merupakan salah satu lembaga dalam hukum pidana Indonesia, secara formil diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam praktik digunakan oleh pihak-pihak\/institusi yang mengajukan upaya atas ketidakpuasan penerapan hukum atau tindakan\/keputusan aparat hukum yang dianggap telah menciderai rasa keadilan dan kepentingan mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHAP praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri dan praperadilan tersebut dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Adapun kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus perkara praperadilan dimaksud adalah sebagai berikut:<\/span><\/p>\n 1.\u00a0\u00a0 sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;<\/span><\/p>\n 2.\u00a0\u00a0 ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 atau penuntutan.<\/span><\/p>\n terhadap permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau tentang sah atau tidaknya penahanan hanya diajukan oleh Tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya sedangkan hak untuk mengajukan permintaan untuk dapat diperiksanya sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau sah atau tidaknya penghentian penuntutan adalah penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan dengan menyebutkan pula alasannya.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Selain dari pihak-pihak dan perihal yang menjadi dasar praperadilan diatas dapat pula diajukan ganti kerugian dan rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan hal dimaksud dapat diajukan oleh Tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasanya. Ketentuan mengenai ganti kerugian dan rehabilitasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.<\/span><\/p>\n <\/p>\n Atas putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 79, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding, terkecuali putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau tidak sahnya penghentian penuntutan. Putusan banding terhadap pemeriksaan keberatan atas putusan praperadilan pada tingkat pertama yang diajukan\u00a0 Penyidik atau Penuntut umum atau Tersangka, keluarga termasuk kuasanya merupakan putusan akhir (pihak-pihak dimaksud dalam uraian di atas yang dapat mengajukan banding tidak secara eksplisit disebutkan dalam ketentuan KUHAP. <\/span><\/p>\n Namun demikian, dapat disimpulkan melalui suatu analisa bahwasanya kepentingan siapa yang terganggu atas putusan praperadilan tersebut atau dapat pula diserap suatu ketentuan dari pasal-pasal sebelumnya dalam undang-undang ini). <\/span><\/p>\n <\/p>\n Untuk mengajukan upaya hukum Praperadilan Pidana, silahkan menghubungi Tim Lawyer kami, Tim FLP Lawyers akan dengan senang hati mendampingi Anda.<\/span><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Awi seorang pengusaha penyewaan kapal tongkang mengadakan perjanjian sewa menyewa kepada Tony dengan nilai Rp. 1,1 milyar perbulan. Tony membayar uang sewa sebesar Rp.100 juta dan ingin mempergunakan kapal tongkang milik Awi, namun tidak diperbolehkan karena belum membayar sewa secara penuh sesuai perjanjian. Tony melaporkan Awi ke Kepolisian, dan Awi pun ditetapkan sebagai Tersangka […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[45],"tags":[139,138,131,136,93,132,134,16,15,135,137,130,49,129,128,127,140,133],"class_list":["post-591","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-legal-insight","tag-ganti-kerugian","tag-jpu","tag-kuasa-hukum","tag-kuhap","tag-kuhp","tag-pasal-77-kuhap","tag-penahanan","tag-pengacara-jakarta-utara","tag-pengacara-kelapa-gading","tag-penghentian-penyidikan-atau-penghentian-penuntutan","tag-penuntut-umum","tag-peradilan","tag-pidana","tag-pra","tag-praperadilan","tag-prapid","tag-putusan","tag-sah-atau-tidaknya-penangkapan"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/591","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=591"}],"version-history":[{"count":8,"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/591\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":602,"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/591\/revisions\/602"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=591"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=591"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/fredylimantaralawyer.id\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=591"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Pertanyaan: upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh Awi atas Penetapan sebagai TERSANGKA <\/span><\/strong><\/h3>\n
atas laporan <\/span><\/strong>Polisi dari Tony??<\/span><\/strong><\/h3>\n
Jawaban:<\/h3>\n
Untuk membatalkan status TERSANGKA dapat diajukan upaya hukum Pra Peradilan.<\/h3>\n